Pusat Lowongan Kerja

Halaman Tidak Ditemukan

Atau coba buka salah satu post di bawah ini:

• Lowongan kerja BUMN PT Perusahaan Pengelola Aset Persero PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), BUMN yang bergerak di bidang Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN, Pengelolaan Aset dan Investasi, membuka kesempatan untuk mengisi posisi sebagai berikut: • Group Head: 1. Risk Management • Unit Head: 1. Compliance 2. Risk Management 3. Legal 4. Satuan Pengawas Intern
• Revisi daftar CPNS Pemkab Grobogan disahkan BKN Grobogan (Espos) Daftar tenaga honorer (Honda) yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2006 akhirnya siap diumumkan menyusul selesainya proses revisi yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Grobogan. “Tadi (Jumat-red), revisi yang kami ajukan akhirnya selesai dan sudah disahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga bisa diumumkan Sabtu (hari ini-red),” jelas Kepala BKD Grobogan
• Kids will appreciate being included in the travel plans With all the stress of working parents and just the everyday struggles of life in general, a family vacation is a chance for everyone to get reacquainted and spend quality time together. It’s an excellent time for parents to really talk with their teens and find out what’s going on in their lives.
• Status PNS Tersangka Terancam Dicopot KAJEN- H Karnawi Ikhsan (52), tersangka kasus penipuan calon kades tidak hanya terancam hukuman penjara. Jika terbukti bersalah, status PNS-nya juga bisa dicopot. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Eddy Toto, Kamis (5/7) mengatakan, pihaknya belum menerima laporan resmi dari instansi tempat Karnawi bekerja, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan KB. Namun secara normatif, BKD akan mengikuti
• Klarifikasi formasi CPNS 2006, Pekan ini Dewan panggil lagi BKD Salatiga (Espos) - BKD Kota Salatiga akan dipanggil Komisi I DPRD Salatiga untuk kali kedua, pekan ini. Selain membahas Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2008, Komisi I juga akan mengklarifikasi soal tenaga honorer formasi 2006 yang terkesan tidak transparan. Di sisi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Salatiga mencurigai terjadinya penyimpangan yang dilakukan Badan Kepegawaian